PresidenJokowi dikenal bersih, jujur, amanah, sederhana, bersahaja, kompeten, profesional, berintegritas adalah faktor utama dan pertama keberhasilan beliau mengelola tata keuangan negara sesuai amanat pasal 3 ayat (1) UU. No. 17 Tahun 2003 berbunyi; "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan

Pemupukanmodal dilakukan dengan cara menyisihkan pendapatan/ menabung.Hampir seluruh tabungan diperoleh dari penanaman modal atau penyewaan tanah sehingga hanya kaum kapitalis dan malah dapat terjadi dalam waktu bersamaan dan dalam masyarakat yang sama pula di saat satu wilayah dari suatu Negara sedang mengalami system yang menyerupai

Selamat datang di web digital berbagi ilmu pengetahuan. Kali ini PakDosen akan membahas tentang NKRI? Mungkin anda pernah mendengar kata NKRI? Disini PakDosen membahas secara rinci tentang pengertian, sejarah, proses, fungsi, tujuan, butiran, sikap dan prilaku. Simak Penjelasan berikut secara seksama, jangan sampai ketinggalan. Pengertian NKRI Bangsa Indonesia dalam panggung sejarah berdirinya Negara di dunia memiliki suatu ciri khas yaitu mengangkat nilai yang telah dimilik sebelum membentuk suatu Negara modern. Nilai tersebut berupa nilai adat kebudayaan, nilai religious yang beraneka ragam sebagai suatu unsure Negara. Selain itu Indonesia tersusun atas unsur- unsur wilayah yang terdiri dari beribu-ribu pulau, sehingga membentuk Negara. Berdasarkan ciri khas proses dalam rangka membentuk suatu Negara maka bangsa Indonesia harus memilik karakteristik, ciri khas dari berbagai keanekaragaman, sifat, dan karakter yang didasarkan pada filsafat pancasila yaitu suatu Negara persatuan, suatu Negara kebangsaan serta suatu Negara integralistik. Sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-undang 1945 alinea IV. Bangsa dan Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam unsur yang bentuknya yaitu suku bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan, serta agama yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itu Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pancasila sebagai suatu Negara kesatuan yang termuat dalam pembukaan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Ditegaskan kembali dalam pokok pikiran pertama bahwa Negara Indonesia adalah Negara persatuan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal; 1 ayat 1 ditentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republic. Berdasarkan ketentuan pasal ini jelas bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Negara kesatuan, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Hakikat Negara kesatuan adalah Negara yang merupakan suatu kesatuan dari unsur yang membentuknya yaitu rakyat, suku bangsa, golongan, kebudayaan serta agama. NKRI adalah Negara kebangsaan. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia adalah sebagai makhluk Tuhan yang maha esa, yang memiliki sifat kodrat sebagai makhluk individu yang memiliki kebebasan dan juga sebagai makhluk social yang senantiasa membutuhkan orang lain. Dalam upaya untuk merealisasikan harkat dan martabatnya maka manusia membentuk suatu persekutuan hidup dalam suatu wilayah tertentu yang memiliki tujuan tertentu. Jadi berdasarkan fakta sejarah maka Negara Indonesia bukanlah suatu Negara sebagai hasil dari proses persatuan individu-individu karena persaingan bebas dan penindasan. Negara Indonesia adalah suatu perwujudan kehidupan bersama suatu bangsa yang tersusun atas berbagai elemen. Sejarah NKRI Bangsa indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan masyarakat bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Akibat penjajahan Bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas lahir dan batin, mental dan materil, mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan hingga sisa-sisa kemegahan dan kejayaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang dimiliki rakyat di bumi pertiwi, sirna dan hancur tanpa sisa. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan “Manusia Jawa”. Secara geologi, wilayah Nusantara merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Para cendikiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hinju Jawa Dwipa di pulau Jawa dan Sumatera sekitar 200 SM. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya dua kerajaan bercorak Hinduisme pada abad ke-5, yaitu kerajaan Tarumanagara yang mengusai Jawa Barat dan kerajaan Kutai dipesisir sungai mahakam, kalimantan. Dilanjutkan dengan kerajaan Sunda sampai abad ke-16 dan pada abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Patih Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364, Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu. Kejayaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan sejarah awal pengenalan wilayah kepulauan Nusantara yang merupakan tanah air Bangsa Indonesia. Sebutan Nusantara diberikan oleh seorang pujangga pada masa kerjaan Majapahit, kemudian pada masa penjajahan belanda sebutan ini diubah oleh pemerintah Belanda menjadi Hindia Belanda. Indonesia berasal dari bahasa latin indus dan nesus yang berarti india dan pulau-pulau. Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra India dan itulah yang dimaksud sebagai satuan pulau yang kemudian disebut dengan Indonesia Setidjo, Pandji, 2009. Penduduk yang hidup di wilayah Nusantara menempati ribuan pulau. Nenek moyang masyarakat Nusantara hidup dalam tata masyarakat yang teratur, bahkan dalam bentuk sebuah kerajaan kuno, seperti Kutai yang berdiri pada abad V di Kalimantan Timur, Tarumanegara di jawa barat, dan kerajaan Cirebon pada abad II Setidjo, Pandji, 2009. Kemudian beberapa abad setalah itu berdiri kerajaan Sriwijaya pada abad VII, kerajaan Majapahit pada abad XIII, dan kerajaan Mataram pada abad XVII. Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram menunjukkan kejayaan yang dimiliki wilayah Nusantara dan pada waktu itu sejarah mencatat bahwa wilayah Nusantara berhasil dipersatukan dan mengalami kemakmuran yang dirasakan seluruh rakyat. Mengenai sejarah Nusantara ini, Bung Karno pernah menyampaikan bahwa “kita hanya dua kali mengalami nationale staat, yaitu di jaman Sriwijaya dan di jaman Majapahit… nationale staat hanya indonesia seluruhnya, yang telah berdiri di jaman Sriwijaya dan Majapahit dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama.” Pidato “Lahirnya Pancasila” yang disampaikan Bung Karno di depan Dokuritsu Junbi Tyoosakai pada 1 Juni 1945. Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal Negara Indonesia. Majapahit yang keberadaannya sekitar abad XIII sampai abad XV adalah kerajaan besar yang sangat berjaya, terlebih pada masa pemerintahan Mahapatih Gajah Mada yang wafat disekitar 1360-an. Gajah Mada adalah Mahapatih Majapahit yang sangat disegani, dia lah yang berhasil menyatukan Nusantara yang terkenal dengan “Sumpah Palapa”sumpah yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu. Sumpah Palapa ini yang kemudian mengilhami para Founding Fathers kita untuk menggali kembali, menggunakan dan memelihara visi Nusantara, bersatu dalam wawasan Nusantara dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung arti beragam, tetapi tetap sejatinya satu, yang seharusnya berada dalam satu wadah. Sumpah Palapa yang dikemukakan Mahapatih Gajah Mada yang kemudian setelah Majapahit berhasil menyatukan daerah-daerah di luar Jawa Dwipa menjadi Patih Dwipantara atau Nusantara, pada jamannya merupakan visi globalisasi Majapahit, yaitu meskipun pusat kerajaan berada dipulau Jawa Jawa Dwipa, namun dia bertekat menyatukan seluruh wilayah Nusantara pulau-pulau yang berada di luar pulau Jawa dalam satu kesatuan, satu kehendak dan satu jiwa. Soepandji, Budi Susilo 2011. Kerajaan Majapahit yang berumur lebih dari 2 abad harus berakhir karena Majapahit mengalami Paradoks history setelah Patih Gajah Mada wafat, kerajaan Majapahit mengalami perpecahan semacam balkanisasi di Eropa Timur di akhir abad XX Majapahit sebagai Negara Bangsa nationale staat dalam konteks berbangsa dan bernegara waktu itu sangat lemah, sehingga konflik-konflik yang terjadi menyulut perpecahan yang lambat laun mempengaruhi ketahanan Nasional dan menuju ke kehancuran total. Di tengah kondisi demikian, dan seiring dengan masuknya bangsa-bangsa Eropa ke wilayah Nusantara sejak di sekitar 1521, mulai Spanyol, Portugis, kemudian disusul Belanda dengan VOC-nya disekitar 1602, visi wawasan Nusantara Mahapatih Gajah Mada pada masa Majapahit benar-benar hancur, ditambah penjajahan Belanda dan Jepang yang berlangsung sekitar 3 setengah abad, meskipun pada 17 Agustus 1945 Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Namun kenyataannya penjajahan kolonial bisa dikatakan baru berakhir dengan tuntas sejak 27 Desember 1949 Soepandji, Susilo Budi, 2011. Sejak berakhirnya masa kerajaan di Indonesia, masuklah bangsa barat seperti Portugis dan Spanyol yang disusul oleh Bangsa Belanda pada abad XV I tepatnya 1596. Belanda cukup berhasil mengusai Indonesia, mereka mengeruk keuntungan sebesar-besarnya sementara rakyat Indonesia mengalami penderitaan lahir dan batin. Belanda melakukan dominasi politik, ekspolitasi ekonomi dan memperlakukan rakyat Indonesia dengan diskriminasi rasial kepada rakyat Indonesia. Kondisi masyarakat yang semakin parah akibat penjajahan tersebut membangkitkan perlawanan yang dipimpin oleh para tokoh perjuangan di antaranya Sultan Ageng Tirtayasa, Cik Dik Tiro, Teuku Umar, Sultan Hasanuddin, Imam Bonjol, Panglima Polim dan Pangeran Diponegoro. Namun perlawanan-perlawanan tersebut mengalami kegagalan karena pada waktu itu belum terpupuk kesadaran Nasional dan perjuangan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan Setidjo, Pandji, 2009. Perlawanan terhadap penjajahan belanda terus dilakukan, secara fisik maupun politik. Munculnya kesadaran para pejuang dan golongan terpelajar Indonesia serta situasi Internasional yang menimbulkan pergerakan di kalangan Negara-negara terjajah, pada 20 Mei 1908 di Jakarta berdirilah Boedi Oetomo yang didirikan oleh Dr. Soetomo dan kawan-kawan dengan ketuanya Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Setalah Boedi Oetomo pada 1908, kemudian dilanjutkan dengan berdirinya Serikat Dagang Islam pada 1909 pimpinan yang kemudian pada 1911 berubah menjadi Serikat Islam dibawah pimpinan HOS Tjokroaminoto. Pada 1912 berdiri organisasi Islam Muhammadiyah di Yogyakarta dibawah pimpinan Ahmad Dahlan. Setalah itu pada 1915 beridiri Indische Party yang didirikan oleh tiga serangkai, yaitu Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan Douwes Dekker. Kemudian pada 1920 Indische Social Demokratische partji atau ISDP dan bagian dari Serikat Islam berubah menjadi Partai Komunis Indonesia PKI. Selanjutnya pada 1926 dikalangan Ulama Nusantara lahirlah Jamiyah Nahdlatul Ulama dibawah pimpinan Hasyim Asy’ari di Surabaya. Berikutnya, pada tahun 1927 berdiri Partai Nasional Indonesia PNI yang dipimpin oleh dengan tujuan untuk Indonesia Merdeka. Pada 1928, lahirlah Sumpah Pemuda yaitu golongan pemuda yang menghendaki persatuan, bertujuan mencanangkan cita-cita kemerdekaan, dan memperjuangkan Indonesia Merdeka. Melalui kongresnya yang ke-2 pada 27 dan 28 Oktober 1928 di Jakarta, yang dihadiri 750 orang pada masing-masing perwakilan organisasi PPPI, Jong Java, Jong Islamiten Bond, Jong Sumateranen Bond, Pemuda Indonesia Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak, dan Pemuda Kaum Betawi, lahirlah Sumpah Pemuda. Pencetus Sumpah Pemuda adalah perhimpunan Indonesia Nederland, Partai Nasional Indonesia, dan Pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda inilah yang menjadi cikal bakal pendorong perjuangan kemerdekaan Indonesia yang semakin tegas memperkuat persatuan Nasional sebagai bekal yang makin kuat menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pada saat perang dunia II berlangsung, pada 1942, Jepang mendarat di Indonesia melalui Tarakam, Minahasa dan Sulawesi, Balikpapan, Ambon, Batavia dan Bandung. Belanda menyerah kepada tentara Jepang pada 9 Maret 1942. Sejak itulah, Bangsa Indonesia berada dalam jajahan tentara Jepang dam wilayah Indonesia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama Pulau Jawa dan Sumatera dibawah kekuasaan Angkatan Darat, dan kedua Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian, dan Nusa Tenggara dibawah kekuasaan Angkatan Laut. Bangsa Indonesia terus melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang dan perlawanan tetap berlanjut sampai tentara Jepang terdesak oleh Sekutu pada 1944-1945. Pada 29 April 1945, pemerintah Jepang membentuk sebuah Badan yang bertugas menyelidiki kemungkinan Indonesia Merdeka. Badan tersebut bernama Dokuritzu Junbi Choosakai atau BPUPKI yang dilantik pada 28 Mei 1945. BPUPKI melaksanakan persidangan selama dua kali, yaitu pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan 10 sampai 17 Juli 1945. Sesuai tugas yang diberikan kepada BPUPKI, penyelidikan usaha-usaha kemerdekaan Indonesia ditingkatkan menjadi mempersiapkan kemerdekaan dengan cara antara lain merumuskan dasar Negara sebagai landasan Negara untuk Negara yang akan dibentuk. Selain perjuangan yang dilakukan dalam sidang BPUPKI, pejuang Indonesia juga tetap dilakukan melalui gelar perlawanan dibawah tanah. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugas dan melaporkan kepada pemerintah Jepang, BPUPKI kemudian dibubarkan dan dengan usul BPUPKI dibentuklah PPKI pada 7 Agustus 1945. Pada 14 Agustus 1945, melalui Radio Suara Amerika, diberitakan bahwa Hirosima dan Nagasaki dibom, dan karena kejadian ini pemerintah Jepang menyerah kepada Sekutu. Bersamaan dengan peristiwa tersebut, tentara Inggris dengan nama South East Asia Command yang bertugas menduduki wilayah Indonesia, menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang Setidjio, Pandji,2009. Ketika kekosongan kekuasaan karena Jepang telah menyerah dan tentara Sekutu belum mendarat di Indonesia, Rakyat Indonesia yang diwakili oleh toko pejuang Bangsa berhasil menyusun Naskah Proklamasi dirumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, Jalam Imam Bonjol, Jakarta dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Naskah Proklamasi tersebut disusun oleh Hatta, dan Soebardjo. Proklamasi merupakan momentum pembebasan dan berakhirnya untuk memulai kehidupan berNegara, dan melanjutkan cita-cita perjuangan sebagai Negara Indonesia yang Merdeka. Proses Kembalinya Ke NKRI Berikut ini adalah beberapa proses kembalinya ke NKRI yaitu Beberapa negara bagian membubarkan diri dan bergabung dengan RI, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatra Selatan, Negara Kaltim, Kalteng, Dayak, Bangka, Belitung dan Riau. Negara Padang bergabung dengan Sumatra Barat, Sabang bergabung dengan Aceh. Tanggal 5 April 1950 RIS hanya terdiri dari Negara Sumatra Timur, Negara Indonesia Timur, Republik Indonesia. Ketiga negara ini Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatra Timur kemudian bersama RIS sepakat untuk kembali ke negara kesatuan dan bukan melabur ke dalam Republik. Pada tanggal 3 April 1950 dilangsungkan konferensi antara RIS- NIS-NST. Kedua negara bagian tersebut menyerahkan mendatnya kepada perdana Menteri RIS Moh. Hatta pada tanggal 12 Mei 1950. Pada 19 Mei 1950 diadakan kesepakatan dan persetujuan yang masing-masing diwakili oleh RIS oleh Moh. Hatta, RI oleh dr. Abdul Halim. Hasil kesepakatan “ NKRI akan dibentuk di Jogjakarta, dan pembentukan panitia perancang UUD.” Pada 15 Agustus 1950, setelah melalui berbagai proses, dilakukan pengesahan UUS RIS yang bersifat sementara sehingga dikenal dengan UUD’S 1950. Ini menunjukkan akan terjadi perubahan. UUDS ini di sahkan oleh presiden RIS. UUD RIS terdiri dari campuran UUD 45 dan UUD RIS. Pada 17 Agustus 1950. RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Indonesia mengalami perubahan bentuk Negara kesatuan menjadi Negara federal bukan saja disebabkan oleh faktor dalam negeri, tetapi ada hubungannya dengan kehadiran Belanda. Kuatnya keinginan Belanda sebagai Negara koloni untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaanya di Indonesia membuat Negara ini sempat mengalami perubahan bentuk Negara. Terjadinya perubahan dari Negara federal menjadi Negara kesatuan tidak dapat disangkal disebabkan dukungan politik dari masyarakat Indonesia terhadap ide Negara federal sesunguhnya sangat lemah. Ide negara federal muncul dari ambisi politik orang-orang Belanda yang sepertinya takut negerinya tidak lagi mempunyai peran di Asia. Oleh karena itulah ketika masalah kemerdekaan Indonesia sudah tidak dapat ditawar lagi, mereka memperkenalkan ide mengenai pembentukan negara federal. Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federal itu tidak disenangi oleh sebagian besar rakyat Indonesia, karena sistem federal digunakan oleh Belanda sebagai muslimat untuk menghancurkan RI selain itu bentuk negara serikat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945. Disamping itu, konstitusi federal dianggap hanya menimbulkan perpecahan. Hal tersebut mendorong keinginan untuk kembali ke negara kesatuan. Pada dasarnya pembentukan negara-negara bagian adalah keinginan Belanda, bukan kehendak rakyat karena Belanda ingin menanamkan pengaruhnya dalam RIS. Rapat-rapat umum diselenggarakan di berbagai daerah, juga demontrasi-demontrasi yang membentuk pembubaran RIS. Sebagian dari pemimpin RI termasuk yang ada dalam parlemen, bertekat untuk secepat mungkin menghapus sistem federal dan membentuk negara kesatuan. Meskipun telah kembali menjadi negara kesatuan sesuai dengan konstitusi yang berlaku UUDS 1950 pasal 1 ayat 1 banyak sekali timbul upaya pemberontakan di berbagai daerah hingga tahun 1958. Kondisi ini membuat penyelenggaraan negara tidak optimal sehingga Presiden harus mengambil tindakan dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali menggunakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini mampu meyakinkan kembali bahwa negara kesatuan merupakan yang terbaik dan menghilangkan keraguan akan pecahnya negara Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa ”Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.” dan Pasal 37 ayat 5 “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kokoh setelah dilaksanakan amandemen dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diawali dari adanya kesepakatan MPR yang salah satunya yaitu tidak mengganti bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sedikitpun & terus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi bentuk final negara Indonesia. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan dilandasi pertimbangan bahwa negara kesatuan merupakan bentuk yang ditetapkan dari mulai berdirinya negara Indonesia & dianggap paling pas untuk mengakomodasi ide persatuan sebuah bangsa yang plural atau majemuk dilihat dari berbagai latar belakang. UUD RI tahun 1945 secara nyata memiliki spirit agar Indonesia terus bersatu, baik yang terdapat dalam Pembukaan ataupun dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan RI dalam 5 Pasal, yaitu Pasal 1 ayat 1, Pasal 18 ayat 1, Pasal 18B ayat 2, Pasal 25A dan pasal 37 ayat 5 UUD RI tahun 1945. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam upaya membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan menyadari seutuhnya bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dasar berdirinya bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan, Pembukaan tersebut tetap dipertahankan & dijadikan pedoman. Fungsi dan Tujuan NKRI Dalam kaitan dengan negara, tujuan adalah apa yang secara ideal akan dicapai oleh negara, sedangkan fungsi merupakan pelaksanaan tujuan yang hendak dicapai. Jadi, negara adalah alat dan bukan sebagai tujuan itu sendiri. Pembukaan UUD 1945 secara lebih lengkap menyebutkan tujuan nasional negara Indonesia sebagai berikut Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menurut Miriam Budiardjo, setiap negara menyelenggarakan beberapa minimum fungsi, yaitu Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, Pertahanan, untuk menjaga serangan dari luar, Menegakkan keadilan melalui badan-badan pengadilan. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya bangsa Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak untuk mementukan nasib dan tujuannya sendiri. Bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski dalam perjalanan sejarah ada upaya untuk menggantikan bentuk negara, tetapi upaya itu tidak bertahan lama dan selalu digagalkan oleh rakyat. Hingga saat ini negara kesatuan itu tetap dipertahankan. Sebagai generasi penerus bangsa kita merasa terpanggil untuk turut serta dalam usaha membela negara. Berikut beberapa sikap dan perilaku mempertahankan NKRI Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan negara, dan mempererat persatuan bangsa. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa persatuan, dan tanah air Indonesia, serta memiliki pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sang Saka Merah putih. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Wawasan nusantara meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, solidaritas, kerjasama, dan kesetiakawanan terhadap ikrar bersama. Memiliki wawasan nusantara berarti memiliki ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dan dipelihara oleh semua komponen masyarakat. Ketentuan-ketentuan itu, antara lain Pancasila sebagai landasan dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Ketentuan lainnya dapat berupa peraturan-peraturan yang berlaku di daerah yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Mentaati peraturan, agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan tertib dan aman. Jika peraturan saling dilanggar, akan terjadi kekacauan yang dapat menimbulkan perpecahan. Berikut ini adalah beberapa butiran-butiran NKRI yaitu 1. NKRI adalah Negara Kebangsaan Yang Berketuhanan Yang Maha Esa Negara Pancasila pada hakikatnya adalah negara kebangsaan yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan pokok sebagai pangkal tolak paham tersebut adalah Tuhan adalah sebagai Sang Pencipta segala sesuatu. Setiap individu yang hidup dalam suatu bangsa adalah sebagai makhluk Tuhan, maka bangsa dan negara sebagai totalitas yang integral adalah Berketuhanan, demikian pula setiap warganya juga ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara kebangsaan Indonesia adalah negara yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu negara kebangsaan yang memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memgang teguh cita-cita kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan dengan segala hak dan kewajibannya. 2. NKRI adalah Negara Kebangsaan Yang Berkemanusiaan Yang Adil dan Beradab Negara pada hakikatnya menurut pandangan filsafat Pancasila adalah merupakan suatu persekutuan hidup manusia, yang merupakan suatu penjelmaan sita kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta sebagai makhluk Tuhan YME. Negara adalah lembaga kemanusiaan, lembaga kemasyarakatan yang bertujuan demi tercapainya harkat dan martabat manusia serta kesejahteraan lahir maupun batin. 3. NKRI adalah Negara Kebangsaan yang Berpersatuan Negara Indonesia adalah Negara Persatuan, dalam arti bahwa negara adalah merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuk negara baik individu maupun masyarakat sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia. Hakikat negara persatuan bahwa negara adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat pada hakikatnya mewakili diri pada penyelenggaraan negara, menata dan mengatur dirinya dalam mencapai tujuan hidupnya. Negara kesatuan bukan dimaksudkan merupakan suatu kesatuan dari negara bagian federasi, melainkan kesatuan dalam arti keseluruhan unsur-unsur negara yang bersifat fundamental. Oleh karena itu sifat kodrat manusia individu-individu sosial sebagai basis ontologis negara kesatuan itu adalah merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan YME. 4. NKRI adalah Negara Kebangsaan Yang Berkerakyatan Negara menurut filsafat pancasilaadalah dari oleh dann untuk rakyat. Hakikat rakyat adalah sekelompok manusia yang bersatu yang memiliki tujuan tertentu dan hidup dalam satu wilayah negara. Di berbagai negara, sistem demokrasi diterapkan misalnya Perdana Menteri dipilih oleh parlemen. Berdasarkan berbagai teori dan konsep pemikiran demokrasi dan praktis demokrasi, maka demokrasi seyogyanya dipahami dan perspektif yang komprehensif, yaitu meliputi aspek filosofis, normatif, dan praktis. Aspek filosofis menyangkut dasar filosofis demokrasi yang menjadi dasar hakikat sesuai dengan landasan ontologis. Aspek normatif menyangkut bagaimana norma-norma sebagai asa dan aturan dalam demokrasi dikembangkan berlandaskan dasar filosofis masyarakat, bangsa, dan negara. 5. NKRI adalah Negara Kebangsaan yang Berkeadilan Sosial Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidu bersama Keadilan Sosial. Dalam hidup bersama baik dalam masyarakat, bangsa, dan negara harus terwujud suatu keadilan Keadilan Sosial, yang meliputi tiga hal yaitu 1 keadilan distributif keadilan membagi, yaitu negara terhadap warganya, 2 keadilan legal keadilan bertaat, yaitu warga terhadap negaranya untuk mentaati peraturan perundangan, dan 3 keadilan komutatif keadilan antar sesama warga negara, yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik Notonegoro, 1975. Sikap dan Perilaku Mempertahankan NKRI Berikut ini adalah beberapa sikap dan prilaku mempertahankan NKRI yaitu Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan negara, dan mempererat persatuan bangsa. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa persatuan, dan tanah air Indonesia, serta memiliki pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sang Saka Merah putih. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Wawasan nusantara meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, solidaritas, kerjasama, dan kesetiakawanan terhadap ikrar bersama. Memiliki wawasan nusantara berarti memiliki ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dan dipelihara oleh semua komponen masyarakat. Ketentuan-ketentuan itu, antara lain Pancasila sebagai landasan dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Ketentuan lainnya dapat berupa peraturan-peraturan yang berlaku di daerah yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Mentaati peraturan, agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan tertib dan aman. Jika peraturan saling dila ar, akan terjadi kekacauan yang dapat menimbulkan perpecahan. Demikian Penjelasan Materi Tentang Pengertian NKRI Pengertian, Sejarah, Proses, Fungsi, Tujuan, Butiran, Sikap dan Prilaku Semoga Materinya Bermanfaat Bagi Siswa-Siswi.

LatarBelakang Timbulnya Dasar Hukum NKRI Namun pada prakteknya, sistem ekonomi liberal atau kapitalis inilah yang sebenarnya dijalankan di Indonesia. Maka berangkat dari kenyataan itu, sudah saatnya ekonom-ekonom kita mencoba merajut ulang sistem ekonomi yang akan dijalankan di Indonesia ke depan, agar rakyat Indonesia ditempatkan sebagai

Soal CAT CPNS Beserta Jawabannya Soal CAT CPNS Beserta Jawabannya – Salah satu hal penting dalam mempersiapkan tes CPNS adalah mempelajari soal-soal yang sering keluar dalam tes. Hal ini dilakukan agar otak kita semakin terasah kemampuannya dalam menyerap segala materi. Sehingga pada saat tes, kita sudah terbiasa menemui berbagai macam soal dan tidak terkejut lagi. Mempelajari soal tes tentu akan lebih asyik jika disertakan dengan kunci jawabannya. Berikut Simulasi Soal CAT CPNS Beserta Jawabannya Negara Republik Indonesia sebagai negara yang memiliki aneka ragam budaya, adat istiadat, suku perlu dijaga dan dihormati sebab bangsa indonesia merasa dirinya…. dapat dipisahkan satu sama lain hidup sendiri memenuhi kebutuhannya tinggi derajatnya bantuan Keanekaragaman suku bangsa dalam negara hendaknya diarahkan untuk…. suatu kestabilan dalam mempertahankan keamanan bangsa dan negara kerukunan hidup menuju masyarakat adil dan makmur persaudaraan yang menuju pada persamaan bahasa dan adat istiadat daerah kelestariannya kestabilan dalam memperkuat kepentingan nasional Pedoman dasar dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan Negara dalam berbagai bidang kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan merupakan pengertian … Negara Aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik oenyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis disebut … dasar Perwujudan Pancasila sebagai dasar Negara dalam kehidupan kenegaraan nampak dalam … dan perilaku anggota masyarakat istiadat dan kebiasaan masyarakat perundang-undangan sosial yang berbeda hidup dan kepribadian bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari … 11 Maret 19661 UUD 1945 alinea 1 UUD 1945 alinea 4 Presiden Tubuh UUD 1945 Timbulnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam prakteknya terjadi dengan cara … Perbedaan bentuk negara kesatuan dengan Negara serikat terletak pada .. kepala negara pemerintahan undang-undang dasar yang dimiliki untuk mengatur daerahnya keluar dipegang oleh pemerintah pusat Bentuk pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah… Konstitusi yang hanya dapat dirubah jika dengan menggunakan proses khusus adalah konstitusi yang bersifat … Istilah konstitusi dalam bahasa inggris adalah … Konstitusi dalam pengertian sempit adalah … organic perundan-undangan lainnya Munculnya permufakatan perhimpunan politik kebangsaan Indonesia PPPKI merupakan akibat dari gagalnya gerakan PKI dalam menumbangkan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Tokoh yang mempelopori terbentuknya PPPKI adalah… Husni Tamrin Subrata Cokroaminoto Suryaningrat Soekarno Pada masa pemerintahan orde lama, sistem pemerintahan di Indonesia adalah …. liberal parlementer rakyat terpimpin Pengangkatan Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup terdapat dalam ketetapan MPR nomor … RI No. I/MPRS/1966 RI No. II/MPRS/1966 RI No. III/MPRS/1966 RI No. IV/MPRS/1966 RI No. V/MPRS/1966 Ciri – ciri sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut kecuali … adaah kepala negara sekaligus adalah kepala pemerintahan berwenang menyusun kabinet menjadi anggota parelemen menteri bertanggung jawab kepada presiden jabatan menteri sangat bergantung pada pemilu rakyat Perdana Menteri Koyso memberikan janji kepada Indonesia akan menghadiahkan kemerdekaan pada tanggal … September 1944 September 1945 September 1944 September 1945 September 1944 Tempat penyusunan konsep teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diadakan di rumah … Tadashi Maeda Melik Nama “Piagam Jakarta” dari hasil rumusan Panitia KEcil dalam siding BPUPKI dicetuskan oleh …. Soekarno Hatta Wakhid HAsyim Subardjo Muhammad Yamin Pernyataan Timor-timor ke dalam Negara Kesatuan RI dan pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Timor-timor tertuang dalam Undang-undang …. 4 Tahun 1974 5 Tahun 1975 7 Tahun 1976 25 tahun 1992 27 Tahun 1967 Sejak permulaan abad masehi telah terjalin hubungan dagang antar India dan Indonesia. Hal ini disebabkan …. persamaan kebudayaan kedua negara Indonesia pada jalur perdangan dunia india selalu singgah di Indonesia negara sering tukar menukar barang mempunyai hutang pada India Masuknya pengaruh Hindu pertama kali dibuktikakn dengan adanya penemuan prasasti dari kerajaan…. Hindu Dibawah ini yang merupakan Isi dari Tritura Tiga Tuntutan Rakyat adalah… kemacetan perekonomian rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 PKI beserta ormas-ormasnya agar tidak terjadi anarki aturan yang berbelit-belit Pelaksanaan UUDS 1950 tidak berjalan baik, bahkan menimbulkan kekacauan di berbagai bidang politik sebagai berikut, kecuali …. partai politik yang garis politiknya berbeda-beda banyak partai politik terjadi pergantian kabinet. konstituante yang diharapkan dapat membawa stabilitas politik ternyata mengalami kegagalan politik dapat tercapai Perkembangan konstitusi Indonesia terjadi dalam empat tahap, yaitu kecuali …. UUD 1945 Republik Indonesia Serikat RIS 1949, Republik Indonesia Bersatu UUDS 1950 UUD Negara RI Tahun 1945 amandemen Pemisahan TNI dan POLRI berdasarkan … No. VI/MPR/2000 No. 15 Tahun 2000 No. 2 tahun 2002 No. VI/MPR/2002 No. VII/MPR/2004 Wilayah negara terdiri atas …. laut, dan udara daratan, dan udara lautan dan udara dirgantara, dan lautan pulau, dan dirgantara Latar belakang diadakannya Pemilu I tahun 1955 adalah … tidak dapat menjalankan tugas kemelut politik di Indonesia partai politik di KNIP sudah bubar memilih presiden dan wakil presiden partai politik yang bermunculan Tugas Dewan Konstituante adalah … presiden dan wakil presiden undang-undang dasar GBHN RAPBN untuk diajukan ke DPR ketetapan pemerintah Pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah gabungan dari semua lembaga atau …. DPR dan MPR dan badan kenegaraan wakil presiden dan para mentri eksekutif, dan yudikatif negri sipil dan militer wakil presiden dan rakyat Es Dingin = Gula …. Januari – Maret = Mei …. Mobil Bensin = Perahu …. Jeruk Buah = Sapi …. Malioboro Gudeg = Stadion Manahan Beringharjo Plaza Gajayana Cingur Solo 3/8 dari 40% adalah ? Nilai garis singgung m dari kurva y = ?x-3yang tegak lurus garis 6x + 3y – 4 = 0 adalah …. = 1 = ½ = 1 ¼ = ¾ = 2 Karyawan adalah pegawai tetap. Sebagian karyawan tinggal di mess/asrama, kecuali Andika. Simpulan yang tepat adalah … karyawan yang bukan pegawai tetap bukan karyawan yang pegawai tetap Andika, karyawan yang tinggal di asrama adalah bukan pegawai tetap Andika, karyawan adalah pegawai tetap karyawan yang pegawai tetap Peserta SNMPTN 2013 mengikuti Tes Potensi Akademik TPA. Didit tidak lulus SNMPTN 2013. Simpulan yang tepat tentang Didit adalah …. mengikuti TPA dalam SNMPTN 2013 mengikuti TPA dalam SNMPTN 2013 peserta SNMPTN 2013 yang mengikuti TPA SNMPTN 2013 yang mengikuti tes bukan TPA mengikuti SNMPTN 2013 dan TPA Semua mahasiswa jurusan Sastra Indonesia dapat berbahasa Inggris. Semua mahasiswa yang menduduki ranking 10 besar di jurusannya, juga harus dapat berbahasa Perancis. Simpulan yang tepat tentang semua mahasiswa jurusan Sastra Indonesia adalah … dapat berbahasa Perancis, menduduki ranking 10 besar dan tidak bisa berbahasa Inggris dapat berbahasa Perancis, tidak menduduki ranking ragking 10 besar dan dapat berbahasa Inggris tidak dapat berbahasa Perancis, tidak menduduki ranking 10 besar dan dapat berbahasa Inggris tidak dapat berbahasa Perancis, menduduki ranking 10 besar dan dapat berbahasa Perancis tidak dapat berbahasa Perancis, tidak menduduki rangking 10 besar dan tidak dapat berbahasa Inggris Jawaban Simulasi CAT CPNSInfo Lebih Lanjut Mengenai Pelatihan TPA CPNS Silahkan KLIK WhatsApp SekarangSoal CAT CPNS Beserta JawabannyaRelated posts Jawaban Simulasi CAT CPNS dapat dipisahkan satu sama lain kerukunan hidup menuju masyarakat adil dan makmur Negara perundang-undangan UUD 1945 alinea 4 pemerintahan Soekarno terpimpin RI No. III/MPRS/1966 jabatan menteri sangat bergantung pada pemilu rakyat September 1944 Tadashi Maeda Muhammad Yamin 7 Tahun 1976 Indonesia pada jalur perdangan dunia PKI beserta ormas-ormasnya politik dapat tercapai Republik Indonesia Bersatu No. VI/MPR/2000 laut, dan udara kemelut politik di Indonesia undang-undang dasar wakil presiden dan para menteri Solo = ½ Andika, karyawan yang tinggal di asrama adalah bukan pegawai tetap mengikuti TPA dalam SNMPTN 2013 dapat berbahasa Perancis, menduduki ranking 10 besar dan tidak bisa berbahasa Inggris Note Soal CAT CPNS Beserta Jawabannya ini hanya untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. Pada kenyataannya Soal CAT CPNS Beserta Jawabannya ini mungkin tidak akan sama, bahkan bisa juga sama sekali tidak sama dengan soal yang sesungguhnya. Karena, sebagaimana di ketahui mulai tahun 2017, soal CAT CPNS menggunakan soal-soal baru yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Selain itu, pelaksanaan CPNS semua menggunakan model CAT BKN. Sehinnga tidak dimungkinkan peserta dapat mengambil soal tersebut. Sekian informasi mengenai Soal CAT CPNS Beserta Jawabannya. Selamat berlatih dan semoga sukses …. Untuk mempermudah anda dalam menghadapi TES CPNS, ada baiknya anda mengikuti Pelatihan TPA CPNS. Mungkin bagi sebagian orang, mengikuti pelatihan TPA CPNS adalah hal yang tidak penting. Tetapi sebenarnya pelatihan TPA CPNS sangat bermanfaat. Karena saat mengikuti Pelatihan TPA CPNS, Anda akan mendapatkan trik dan tips untuk menghitung agar kita dapat berpikir simple agar dapat menjawab soal-soal Tes CPNS dengan cepat dan tepat. Nahh, untuk Anda yang ingin mengikuti tes potensi akademik, Anda perlu belajar dulu supaya menguasai betul-betul materi tes dengan cara mengikuti Pelatihan TPA CPNS. Info Lebih Lanjut Mengenai Pelatihan TPA CPNS Silahkan KLIK WhatsApp Sekarang Soal CAT CPNS Beserta Jawabannya Makadengan alasan pemebrontakan tersebut komandan tertinggi tentara/MBAD menempuh jalan dan cara untuk mengirim ekspedisi pasukannya dari Jawa ke Sulawesi. Mereka yang dikirim itu sebagian besar terdiri dari tentara-tentara yang terlibat dalam pemberontakan di Madiun. (NKRI). Dan pada tanggal 17 Agustus 1950 Republik Indonesia secara resmi

The NKRI meaning is "Nagara Kesatuan Republik Indonesia". The NKRI abbreviation has 5 different full form. NKRI Full Forms Nagara Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia Organizations, Indonesia, Hal, Technology, Governmental & Military Negara Kafir Republik Indonesia Para, Indonesia, Hal Negar Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republic Indonespa Frequently Asked Questions FAQ What does NKRI stand for? NKRI stands for Negara Kesatuan Republic Indonespa. What is the shortened form of Negara Kesatuan Republik Indonesia? The short form of "Negara Kesatuan Republik Indonesia" is NKRI. Citation Style NKRI. 2020, May 24. Retrieved June 16, 2023 from Last updated May 24, 2020

Dapatdisimpulkan hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi. Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya tetapi penggunaannyapun terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dimana menyebutkan"Negara mengakui dan

1 Dasar negara mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi suatu negara. Di dalam dasar negara pada umumnya memuat adanya a Cita-cita dan keyakinan yang dijadikan sebagai pedoman negara b Proses perjuangan melawan penjajah c Pernyataan kemerdekaan suatu negara d Batang tubuh dan penjelasan e Tata cara mencapai tujuan negara 2 Agar para penyelenggara negara benar-benar dapat mewujudkan tujuan nasional yang telah di tentukan dalam Pembukaan UUD 1945, maka mereka harus mendasarkan semua kegiatan pemerintah pada dasar negara. Hal ini menunjukkan salah satu fungsi dasar negara yaitu sebagai... a Alat persatuan dan kesatuan b Dasar berdiri dan tegaknya bangsa c Dasar partisipasi warga negara d Dasar kegiatan penyelenggaraan negara e Dasar pergaulan antarwarga negara 3 Menurut Hans Nawiasky terdapat beberapa tingkatan norma dan norma tertinggi disebutnya dengan istilah staats fundamental norm. Bagi bangsa Indonesia, yang menjadi staats fundamental norm adalah.... a Tap MPR b UUD 1945 c Pancasila d Perpu e UU 4 Persamaan ajaran Pancasila dengan liberalisme tampak dari pandangan bahwa a Keberagaman dalam masyarakat harus ditekan seminimal mungkin b Adanya pengakuan terhadap HAM c Semua alat produksi yang ada harus dikuasai oleh negara d Kebebasan adalah hal paling utama dalam kehidupan manusia e Individualitas manusia paling penting daripada kehidupan manusia 5 Menurut Prof. Notonagoro Pancasila mempunyai kedudukan yang istimewa dalam hidup kenegaraan bagi bangsa Indonesia yaitu bahwa Pancasila menjadi.. a Hukum tidak tertulis tertinggi b Pokok kaidah negara yang fundamental c Norma tertulis tertinggi dalam negara d Konstitusi negara e Staats gezet 6 Pengertian konstitusi dalam arti sempit sama dengan .... a UU b UUD c Hukum d Treaty e Konvensi 7 Setiap konstitusi memuat adanya beberapa unsur penting yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di bawah ini yang bukan merupakan unsur-unsur yang termuat dalam konstitusi adalah ... a Memberikan kedaulatan penuh di tangan Pemerintah. b Lembaga-lembaga negara c Pembagian kekuasaan dalam sistem politik d HAM e Pembatasan kekuasaan bagi penguasa 8 Hukum dasar tidak tertulis yang berlaku dalam praktik ketatanegaraan dinamakan ... a Hukum adat b Konvensi c Konstitusi d Treaty e Konvergensi 9 Tujuan diadakannya konstitusi dalam negara adalah dalam rangka... a Menunjukkan telah berdirinya negara b b. Memberikan kekuasaan mutlak bagi pemerintah c c. Sarana formalitas dan simbol berdirinya negara. d d. Membatasi kekuasaan dan mengawasi perilaku penguasa e e. Agar mendapatkan pengakuan dari negara lain 10 Pada bagian awal suatu konstitusi biasanya berisi tentang… a jaminan dan perlindungan hak asasi manusia b b. cara melakukan perubahan konstitusi c c. identitas Negara d d. asas dan tujuan Negara e e. kedudukan dan wewenang lembaga Negara 11 Dalam melakukan perubahan-perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 terdapat kesepakatan yang sangat mendasar yaitu tidak melakukan perubahan terhadap … a Peraturan tambahan b b. pembukaan UUD 1945 c c. pasal-pasal mengenai lembaga Negara d d. batang tubuh UUD 1945 e e. aturan peradilan 12 Berikut ini yang bukan menjadi isi konstitusi yaitu ... a ketentuan organisasi, wewenang, cara pembentukan, kedudukan lembaga Negara b b. sifat, bentuk gegara dan bentuk pemerintahan c c. jaminan hak-hak azazi manusia d d. identitas Negara e e. dasar filsafat suatu Negara 13 Keseluruhan aturan dan ketentuan yang menggambarkan system ketatanegaraan suatu negara merupakan pengertian dari … a konstitusi dalam arti tertentu b b. konstitusi dalam arti sempit c c. konstitusi dalam arti menengah d d. konstitusi dalam arti luas e e. konstitusi dalam arti umum 14 Perubahan sistematika UUD 1945 dan naskah aslinya nampak pada jumlah pasalnya dari 37 pasal menjadi … a 170 pasal b b. 49 pasal c c. 83 pasal d d. 73 pasal e e. 109 pasal 15 Pembahasan proses perubahan UUD 1945 oleh MPR melalui beberapa tingkatan. Pembahasan tingkat yang ketiga dilakukan oleh … a Sidang Umum MPR b b. Badan Pekerja MPR c c. Komisi/ Panitia Ad Hoc d d. Rapat paripurna MPR e e. Rapat Fraksi-fraksi 16 Setelah proklamasi yang dilakukan PPKI, peristiwa ketatanegaraan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia adalah… a disahkannya UUD Sementara b b. dibentuknya KNIP pengganti MPR c c. ditetapkannya sistem multi partai d d. ditetapkannya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia e e. dibentuknya kabinet yang pertama 17 Sifat dari konvensi adalah .. a melindungi hak pemerintahan b b. tetap atau permanent c c. sebagai pelengkap menjalankan pemerintahan d d. menjamin tetapnya kekuasaan e e. tidak bertentangan dengan UUD 18 Dasar yuridis perubahan UUD Negara RI yaitu ... a pasal 17 dan 28 b b. pasal 3 dan 36 c c. pasal 3 d d. pasal 37 e e. pasal 3 dan 37 19 Aturan-aturan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan Negara walaupun tidak secara tertulis dinamakan .... a trakta b b. konstitusi c c. hukum dasar d d. yurisprudensi e e. konvensi 20 Salah satu tujuan perubahan UUD 1945 yang dilakukan bangsa Indonesia adalah … a memberikan pengukuhan hukum pemerintahan b b. membentuk struktur ketatanegaraan c c. menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara d d. mewujudkan kebebasan berpendapat e e. mempertegas kekuasaan pemerintah 21 Pedoman dasar dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan Negara dalam berbagai bidang kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan merupakan pengertian … a Traktat b b. Negara c c. Konstitusi d d. Dasar Negara e e. Konvensi 22 Timbulnya NKRI dalam prakteknya terjadi dengan cara … a peleburan b b. pembrontakan c c. pemecahan d d. perserikatan e e. perjanjian 23 Bentuk pemerintah NKRI adalah… a monarki b b. serikat c c. demokrasi d d. kesatuan e e. republik 24 Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari … a Batang Tubuh UUD 1945 b b. Supersemar 11 Maret 19661 c c. Pembukaan UUD 1945 alinea 4 d d. Pembukaan UUD 1945 alinea 1 e e. Dekrit Presiden 25 Perwujudan Pancasila sebagai dasar Negara dalam kehidupan kenegaraan nampak dalam .. a pandangan hidup dan kepribadian bangsa b b. sikap dan perilaku anggota masyarakat c c. peraturan perundang-undangan d d. adapt istiadat dan kebiasaan masyarakat e e. system sosial yang berbeda 26 Konstitusi dalam pengertian sempit adalah a Peraturan perundan-undangan lainnya b b. Pancasila c c. UU organic d d. UUD e e. Konvensi/Kebiasaan 27 dalam bahasa inggris istilah konstitusi adalah … a couscecoen b b. constitution c c. constion d d. constium e e. constituin 28 Salah satu bentuk perbedaan bentuk Negara serikat dengan negara kesatuan terletak pada .. a kedaulatan keluar dipegang oleh pemerintah pusat b b. jabatan kepala negara c c. jumlah undang-undang dasar yang dimiliki d d. sistem pemerintahan e e. hak untuk mengatur daerahnya 29 Konstitusi yang hanya dapat dirubah jika dengan menggunakan proses khusus adalah konstitusi yang bersifat … a tertulis b b. permanen c c. rigid d d. umum e e. flekksibel 30 Berlakunya UUD Tahun 1945 mulai pada tanggal 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966 dinamakan periode a Demokrasi Liberal b b. RIS c c. Orde Baru d d. Orde Lama e e. Reformasi 31 Dasar yuridis perubahan UUD 1945 yaitu pasal … a 3 dan pasal 37 UUD 1945 b b. 2 dan pasal 34 UUD 1945 c c. 3 dan pasal 35 UUD 1945 d d. 2 dan pasal 35 UUD 1945 e e. 3 dan pasal 36 UUD 1945 32 UUD Sementara 1950 pernah berlaku di Indonesia pada tanggal a 5 Juli 1959 - 21 Mei 1989 b b. 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959 c c. 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949 d d. 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 e e. 5 Juli 1959 - 11 Maret 1966 33 Di tengah proses pembahasan perubahan UUD 1945 terdapat kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan dengan cara addendum yaitu perubahan dilakukan dengan … a boleh merubah naslkah asli untuk penyempurnaannya b b. boleh merubah naskah asli diganti dengan yang baru c c. tetap mempertahankan naskah aslinya dan naskah perubahannya diletakkan melekat pada naskah asli d d. boleh merubah naskah asli ditambah dengan naskah baru e e. tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahannya 34 Salah satu tahapan dalam merubah suatu UUD Negara adalah dilihat dari situasi dan kondisi dimana UUD itu tidak sesuai lagi dengan jamannya antara lain … a Kehendak parlemen dan pemerintah b b. tuntutan reformasi c c. Kehendak pemerintah d d. Kehendak MPR e e. Kehendak parlemen 35 Mengembangkan pendidikan politik dan budaya bangsa adalah beberapa contoh tindakan yang memperlihatkan tanggungjawab warga Negara di dalam … a partisipasi pada hukum b b. memelihara dan memperbaiki proses kehidupan demokrasi c c. mengembangkan kehidupan masyarakat d d. partisipasi aktif kepada Negara e e. memecahkan masalah Negara 36 Berdasarkan hasil perubahan, jumlah bab UUD 1945 adalah pasal … a 27 b b. 13 c c. 21 d d. 16 e e. 25 37 UUD 1945 juga memiliki fungsi dan perubahan sebagai alat control yang berarti … a alat untuk menentukan apakah layak atau tidak suatu keputusan pemewrintah dibuat b b. alat pengecek UUD itu sendiri c c. alat pengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945 d d. alat pengecek secara material UU e e. alat untuk melaksanakan norma-norma yang berlaku saat itu 38 Prinsip dasar yang menjamin prinsip persamaan kedudukan, harhkat dan martabat warga Negara Indonesia antara lain , kecuali … a The International Bill of Rights for Woman b b. Pancasila sila kelima c c. Batang Tubuh UUD 1945 d d. Pembukaan UUD 1945 39 Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat empat asas fundamental yaitu a asas tujuan negara, asas sosial , asas politik, asas budaya b b. asas tujuan Negara, asas dasar Negara, asas pembangunan Negara, asas politik c c. asas tujuan Negara, asas konstitusional, asas pembangunan agama, asas politik d d. asas tujuan Negara, asas konstitusional, asas ketahanan Negara, asas dasar Negara e e. asas dasar Negara, asas konstitusional, asas pembangunan Negara, asas dasar Negara 40 Sebagai warga Negara yang baik kita harus berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara, contohnya adalah … a menghambat penyelesaian tugas b b. memperebutkan kekuasaan c c. aktif dalam perkelahian di sekolah d d. mengadopsi budaya barat e e. mengembangkan pendidikan politik 41 Sebagai warga Negara yang hidup berbangsa dan bernegara, kita harus mengembangkan pola hidup … a taat pada aturan yang berlaku b b. konsumtif c c. materialis d d. individualis e e. ingin menguasai 42 Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat hal-hal pokok yang bertalian dengan Negara RI, kecuali… a tujuan Negara. b b. dasar Negara c c. ketentuan UUD d d. asas politik Negara e e. bentuk Negara 43 Kedudukan Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia bersifat tetap dan tidak dapat diubah, hal ini dikarenakan … a sebagai wujud penghormatan terhadap hasil perjuangan bangsa b b. pasal-pasal UUD 1945 telah diubah c c. merupakan kaidah yang fundamental terbentuknya Negara d d. telah disepakati oleh MPR tidak akan mengubah e e. merupakan keputusan Presiden dan Wakil Presiden terdahulu 44 Dalam melakukan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 terdapat kesepakatan yang mendasar yaitu tidak melakukan perubahan terhadap a Pasal yang mengattur lembaga tinggi Negara b b. Pembukaan UUD 1945 c c. Aturan Peralihan d d. Batang tubuh UUD 1945 e e. Penjelasan UUD 1945 45 Hubungan antar Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 adalah bahwa batang tubuh UUD 1945 … a batang tubuh UUD 1945 merupakan uraian yang terperinci dari pembukaan UUD 1945 b b. merupakan pelaksanaan dari Pembukaan UUD 1945 c c. menjabarkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 d d. dijabarkan kedalam pembukaan UUD 1945 e e. menjabarkan kaidah Negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 46 Berdasarkan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI terdapat pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 adalah … a Ketuhanan YME b b. persatuan, demokrasi dan kerakyatan c c. persatuan, keadilan sosial, kedaulatan dan ketuhanan YME d d. keadilan sosial dan parlemen e e. kedaulatan rakyat dan republik 47 Hal-hal di bawah ini merupakan nilai-nilai universal yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, kecuali … a penghargaan terhadap perjuangan bangsa Indonesia b b. pengakuan terhadap hak asasi manusia c c. kemerdekaan adal hak dari segala bangsa d d. penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi e e. ikut melaksanakan ketertiban dunia 48 Menurut pasal 7 B UUD 1945 hasil amandemen istilah impeachment diberlakukan atas usulan DPR. Adapun lembaga Negara yang berhak memeriksa, mengadili dan memutuskannya adalah … a Kejaksaan Agung b b. Kepolisian RI c c. Majelis Permusyawaratan Rakyat d d. Mahkamah Konstitusi e e. Komisi Yudisial 49 UUD 1945 merupakan satu kesatuan naskah yang terdiri atas … a Penjelasan umum dan penjelasan pasal dmi pasal b b. Pembukaan, batang tubuh dan penjelasan c c. Pasal-pasal dan penjelasan d d. Pembukaan, batang tubuh dan pasal-pasal e e. Penjelasan dan aturan peralihan 50 Wujud badan usaha yang sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 adalah… a Perseroan Terbatas b Persekutuan Komanditer c Koperasi d Perbankan 51 Kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam menyampaikan pendapat adalah…. a menjaga keutuhan kelompok b menghormati pimpinan kelompoknya c menjaga hak pribadi d menghormati aturan yang berlaku umum 52 Agar kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat tidak membahayakan keselamatan bangsa dan negara, maka kebebasan itu perlu… a diatur oleh pengadilan b B. diatur oleh kejaksaan c C. diatur oleh Undang–Undang d D. diatur oleh polisi 53 Pemerintahan yang baik dan demokratis adalah pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Untuk menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah …. a ekerjasama dengan masyarakat yang hanya menguntungkan penguasa b B. Mendengarkan keluhan tanpa melaksanakan apa yang diinginkan rakyat c C. Melaksanakan program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat d D. Melaksanakan apa yang menjadi program dan kepentingan penguasa 54 Surya selalu memisahkan diri dari teman-temannya karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa dan bahasa daerah. Sikap Surya ini dinamakan…. a fanatik sempit b B. eksklusivisme c C. individualisme d D. primordialisme 55 Contoh kegiatan gotong royong yang dilandasi semangat kerja sama misalnya manunggal sakato di daerah… a Jawa b Sumatra Barat c Minahasa d Bali 56 Dalam kerja sama, semua pihak harus mementingkan…. a kepentingan pribadi b kepentingan kelompok c kepentingan golongan d kepentingan bersama 57 Negara Republik Indonesia memiliki banyak penganut agama yang perlu dilindungi oleh negara dan perlu dijaga kerukunannya demi persatuan dan kesatuan. Di bawah ini manakah perilaku yang menunjukkan sikap bekerja sama antar umat beragama…. a embantu orang lain yang sama-sama memahami agama b Mengormati umat seagama dan kepercayaannya yang sama c Menghormati orang lain yang berbeda agama tetapi masih saudara d Menghormati umat seagama dan berbeda agama 58 Bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan yang diraih merupakan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan hasil kerja sama rakyat. Pernyataan ini terncantum dalam…. a Pembukaan UUD 1945 Alinea 1 b Pembukaan UUD 1945 Alinea 2 c Pembukaan UUD 1945 Alinea 3 d Pembukaan UUD 1945 Alinea 4 59 Yang menyebut manusia sebagai ”zoon politicon” adalah…. a Aristoteles b Jhon Locke c Montesquieu d Athena 60 ”Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” adalah bunyi UUD 1945 pasal 27 ayat 3 yang merupakan landasan kerjasama dalam bidang… a Politik b Sosial Budaya c Pertahanan dan keamanan d Ekonomi Leaderboard This leaderboard is currently private. Click Share to make it public. This leaderboard has been disabled by the resource owner. This leaderboard is disabled as your options are different to the resource owner. Quiz is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

UH7O.

6cv9plf9ta.pages.dev/581

6cv9plf9ta.pages.dev/409

6cv9plf9ta.pages.dev/193

6cv9plf9ta.pages.dev/309

6cv9plf9ta.pages.dev/511

6cv9plf9ta.pages.dev/75

6cv9plf9ta.pages.dev/141

6cv9plf9ta.pages.dev/580

timbulnya nkri dalam prakteknya terjadi dengan cara